Jakarta, 17 November 2026 – Komisaris Jenderal Polisi Hendro Pandowo menjadi perhatian publik setelah ditunjuk sebagai Ketua Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Persidangan tersebut digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026), berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Hendro dipercaya memimpin pemeriksaan bersama sejumlah perwira tinggi Polri yang tergabung dalam majelis etik. Penunjukan tersebut menempatkannya dalam proses pemeriksaan internal yang menjadi perhatian karena melibatkan pejabat tinggi kepolisian. Hendro sendiri dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang reserse, pengawasan internal, dan kepemimpinan kepolisian daerah.
Hendro Pandowo lahir di Malang, Jawa Timur, pada 12 Januari 1969. Ia menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Negeri 5 Surakarta pada 1988 sebelum melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian dan lulus pada 1991. Hendro merupakan satu angkatan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Untuk memperkuat kemampuan profesionalnya, ia melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada 1998, mengikuti Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri pada 2007, serta pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional pada 2016. Ia juga memperoleh gelar Magister Sains dari Universitas Indonesia melalui pendidikan lanjutan di bidang kajian ilmu kepolisian.
Perjalanan karier Hendro dimulai sebagai perwira pertama di lingkungan Polda Jawa Barat pada 1992. Ia kemudian menjalani berbagai penugasan di bidang reserse sebelum dipercaya menduduki sejumlah jabatan kepemimpinan wilayah. Hendro pernah menjabat Kapolres Purwakarta pada 2009, Kapolres Bandung pada 2010, serta Kapolres Metro Jakarta Pusat pada 2014. Pada 2016, ia dipercaya menjadi Kapolrestabes Bandung dan menangani berbagai persoalan keamanan serta penegakan hukum di wilayah tersebut. Pengalamannya semakin luas ketika menjabat Kepala Biro Provos Divisi Propam Polri pada 2018 dan terlibat dalam penanganan perkara pengaturan skor sepak bola melalui Satuan Tugas Antimafia Bola.
Karier Hendro terus berkembang setelah dipercaya menjabat Wakapolda Metro Jaya pada 2020 hingga 2023. Setelah itu, ia mendapat penugasan sebagai Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial dan Budaya sebelum diangkat menjadi Kapolda Kepulauan Bangka Belitung pada 2024. Pada November 2025, Hendro dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum untuk menjalankan fungsi pengawasan internal kementerian. Ia kemudian memperoleh kenaikan pangkat menjadi komisaris jenderal polisi pada Januari 2026. Setelah mengakhiri penugasannya di Kementerian Hukum pada Oktober 2026, Hendro kembali bertugas sebagai perwira tinggi di Bareskrim Polri sebelum mendapat tanggung jawab memimpin majelis sidang etik Irjen Eko Hadi Santoso.
Dalam persidangan tersebut, Hendro bertindak sebagai ketua komisi merangkap anggota dengan didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua. Tiga anggota majelis lainnya adalah Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi. Pemeriksaan etik dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran disiplin profesi dan penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal. Polri menegaskan bahwa proses persidangan harus mengedepankan objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan pengalaman panjang dalam bidang penyidikan dan pengawasan internal, Hendro kini menjalankan tanggung jawab memimpin pemeriksaan etik yang hasilnya akan ditentukan berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan profesi kepolisian.