Jakarta, 15 September 2026 – Wakil Menteri Dalam Negeri menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam mempercepat transisi energi di Indonesia. Keberhasilan peralihan menuju sumber energi yang lebih bersih dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah pusat, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota. Daerah memiliki kewenangan yang bersinggungan langsung dengan perencanaan pembangunan, tata ruang, investasi, pelayanan publik, hingga pengembangan ekonomi lokal. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah karena itu menjadi salah satu kunci agar berbagai proyek energi terbarukan dapat direalisasikan secara lebih cepat. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu menerjemahkan target nasional menjadi program yang sesuai dengan potensi dan karakter wilayah masing-masing. Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar transisi energi sekaligus dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat.
Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang tersebar di berbagai wilayah dengan karakter berbeda. Sejumlah daerah memiliki potensi tenaga surya yang besar, sementara wilayah lainnya dapat mengembangkan pembangkit berbasis air, panas bumi, angin, biomassa, maupun sumber energi terbarukan lainnya. Perbedaan tersebut membuat kebijakan pengembangan energi tidak dapat diterapkan dengan pendekatan yang sepenuhnya sama pada setiap daerah. Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan untuk mengetahui sumber energi yang paling sesuai dengan kondisi wilayahnya. Hasil pemetaan kemudian dapat dimasukkan dalam perencanaan pembangunan dan menjadi dasar menarik investasi. Pemanfaatan potensi lokal secara tepat dapat membantu daerah mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi berbasis fosil.
Salah satu aspek penting dalam mempercepat transisi energi adalah penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan. Program energi bersih perlu memiliki hubungan dengan rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang di tingkat daerah. Tanpa integrasi tersebut, proyek energi berpotensi menghadapi hambatan dalam penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur, maupun pengalokasian anggaran. Pemerintah daerah juga harus memastikan tata ruang memberikan kepastian bagi pengembangan fasilitas energi. Perencanaan yang jelas akan membantu investor memahami lokasi dan jenis proyek yang dapat dikembangkan. Kepastian tersebut dapat mempercepat proses realisasi investasi sekaligus mengurangi risiko munculnya persoalan administratif di kemudian hari.
Wamendagri juga melihat kolaborasi sebagai faktor penting karena proyek energi melibatkan banyak pemangku kepentingan. Pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan kebijakan dan target nasional, sementara pemerintah daerah memahami kondisi sosial serta kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Pelaku usaha menyediakan investasi, teknologi, dan kemampuan operasional yang dibutuhkan untuk membangun proyek. Perguruan tinggi serta lembaga penelitian dapat mendukung melalui pengembangan teknologi dan kajian mengenai potensi energi. Masyarakat juga perlu dilibatkan terutama ketika pembangunan fasilitas berlangsung di sekitar wilayah tempat tinggal mereka. Kerja sama seluruh unsur tersebut dapat mengurangi hambatan sekaligus meningkatkan penerimaan terhadap proyek energi terbarukan.
Kemudahan investasi menjadi bagian lain yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Pengembangan pembangkit energi terbarukan membutuhkan modal besar dan memiliki periode investasi yang relatif panjang. Investor membutuhkan kepastian mengenai perizinan, ketersediaan lahan, infrastruktur, serta keberlanjutan kebijakan. Pemerintah daerah dapat membantu dengan mempercepat proses administrasi tanpa mengurangi standar lingkungan maupun tata kelola. Pelayanan perizinan yang terintegrasi juga dapat mengurangi proses berulang yang meningkatkan biaya investasi. Semakin jelas prosedur yang harus dipenuhi, semakin besar peluang proyek dapat memasuki tahap pembangunan sesuai jadwal.
Transisi energi juga dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah apabila dirancang secara tepat. Pembangunan fasilitas energi membutuhkan tenaga kerja untuk konstruksi, operasional, pemeliharaan, hingga berbagai layanan pendukung. Pemerintah daerah dapat mempersiapkan tenaga kerja lokal melalui pendidikan vokasi dan program peningkatan keterampilan. Dengan demikian, manfaat investasi tidak hanya terlihat dari tambahan kapasitas energi tetapi juga penciptaan lapangan pekerjaan. Pelaku usaha lokal dapat dilibatkan dalam rantai pasok sesuai kemampuan dan standar yang dibutuhkan. Pendekatan tersebut membuat transisi energi menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah.
Pemanfaatan energi bersih dalam pelayanan publik juga dapat menjadi contoh yang dikembangkan pemerintah daerah. Gedung pemerintahan, fasilitas kesehatan, sekolah, penerangan jalan, hingga sistem transportasi dapat secara bertahap menggunakan teknologi yang lebih efisien dan rendah emisi. Penggunaan pembangkit listrik tenaga surya pada fasilitas tertentu dapat menjadi salah satu pilihan apabila kondisi wilayah mendukung. Efisiensi energi juga dapat dilakukan melalui penggunaan peralatan dengan konsumsi listrik lebih rendah. Langkah tersebut tidak selalu membutuhkan proyek dalam skala sangat besar untuk menghasilkan dampak. Apabila diterapkan secara luas di berbagai fasilitas daerah, penghematan energi dapat menjadi signifikan.
Namun, percepatan transisi energi tetap menghadapi sejumlah tantangan di tingkat daerah. Kemampuan fiskal antardaerah berbeda sehingga tidak seluruh pemerintah daerah memiliki ruang anggaran yang sama untuk mendukung proyek energi. Ketersediaan tenaga teknis dan kemampuan menyusun proyek juga belum merata. Sebagian wilayah memiliki potensi energi besar tetapi berada jauh dari pusat konsumsi maupun jaringan transmisi. Kondisi tersebut dapat membuat biaya pembangunan menjadi lebih tinggi dan membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Karena itu, mekanisme kerja sama dan pembiayaan perlu dirancang agar daerah dengan keterbatasan fiskal tetap dapat mengembangkan potensi energi terbarukannya.
Kepastian bagi masyarakat juga menjadi unsur yang tidak boleh diabaikan dalam pembangunan proyek energi. Pengadaan lahan dan penggunaan ruang harus dilakukan secara transparan serta memperhatikan hak masyarakat setempat. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membangun komunikasi antara pengembang dan warga sebelum proyek memasuki tahap konstruksi. Informasi mengenai manfaat, dampak, kebutuhan lahan, dan peluang ekonomi perlu disampaikan secara terbuka. Pendekatan partisipatif dapat mengurangi risiko konflik sosial yang berpotensi menghambat pembangunan. Transisi energi yang berhasil tidak hanya diukur dari bertambahnya kapasitas pembangkit bersih, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat.
Penekanan Wamendagri terhadap peran daerah pada akhirnya menunjukkan bahwa percepatan transisi energi membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Daerah menjadi titik penting karena sebagian besar proyek energi terbarukan akan dibangun dan beroperasi langsung di wilayah mereka. Penyelarasan perencanaan, kepastian tata ruang, kemudahan investasi, kesiapan sumber daya manusia, serta keterlibatan masyarakat menjadi faktor yang menentukan keberhasilan. Pemerintah daerah juga dapat menjadikan transisi energi sebagai kesempatan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan koordinasi yang kuat, pengembangan energi bersih dapat berjalan bersamaan dengan peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Langkah tersebut diharapkan membantu Indonesia mencapai target energi nasional sekaligus membangun sistem energi yang semakin berkelanjutan.