Jakarta, 6 September 2026 – Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI meminta masyarakat hanya merujuk pada informasi resmi pemerintah mengenai perkembangan dan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala Bakom RI Muhammad Qodari mengatakan imbauan tersebut penting karena berbagai informasi mengenai aktivitas gunung api, sebaran abu vulkanik hingga potensi tsunami beredar luas di tengah masyarakat. Pemerintah meminta warga tidak langsung mempercayai maupun meneruskan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Menurut Qodari, pemerintah terus memperbarui perkembangan aktivitas Anak Krakatau secara berkala melalui kanal resmi. Setiap perubahan kondisi yang memiliki dampak terhadap keselamatan masyarakat akan disampaikan kepada publik berdasarkan data dari lembaga teknis terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah kesimpangsiuran informasi di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap aktivitas Anak Krakatau.
Qodari menekankan masyarakat perlu berhati-hati terhadap informasi mengenai kemungkinan tsunami yang tidak berasal dari lembaga berwenang. Isu tersebut menjadi perhatian karena aktivitas Anak Krakatau memiliki catatan historis yang membuat masyarakat pesisir Selat Sunda memiliki kewaspadaan tinggi. Pemerintah memahami kekhawatiran warga, tetapi meminta setiap informasi mengenai ancaman bencana tetap mengacu pada hasil pemantauan ilmiah. Penyebaran kabar yang tidak memiliki dasar dapat memicu kepanikan dan menyulitkan proses penyampaian informasi keselamatan yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Karena itu, warga diminta memeriksa asal informasi sebelum membagikannya melalui media sosial maupun aplikasi percakapan. Informasi mengenai aktivitas gunung, kondisi laut, dan potensi dampaknya perlu mengikuti pembaruan dari lembaga yang mempunyai kewenangan teknis.
Bakom memastikan komunikasi pemerintah mengenai erupsi Anak Krakatau akan disusun secara terpadu agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan konsisten. Data dari PVMBG, Badan Geologi, BMKG, BNPB, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, serta instansi terkait lainnya akan disinkronkan sebelum disampaikan kepada masyarakat. Koordinasi tersebut diperlukan karena dampak erupsi menyentuh berbagai sektor sekaligus, mulai dari kesehatan hingga transportasi. Informasi mengenai kondisi gunung misalnya membutuhkan data vulkanologi, sedangkan penyebaran abu memerlukan analisis atmosfer dan meteorologi. Dampak terhadap penerbangan selanjutnya membutuhkan koordinasi dengan otoritas transportasi dan pengelola bandar udara. Pemerintah ingin masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi yang terjadi, dampaknya, langkah penanganan, serta tindakan yang perlu dilakukan.
Pemerintah juga memastikan Presiden Prabowo Subianto terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan setiap potensi dampaknya terhadap masyarakat. Pemantauan dilakukan dengan mengacu pada data dan rekomendasi lembaga teknis yang memiliki kewenangan di bidang masing-masing. Pemerintah daerah turut dilibatkan karena sejumlah wilayah mengalami dampak langsung berupa hujan abu maupun gangguan aktivitas masyarakat. Langkah mitigasi juga telah diterapkan, termasuk penyesuaian operasional transportasi ketika kondisi dinilai berpotensi menimbulkan risiko keselamatan. Pemerintah menegaskan keselamatan dan keamanan masyarakat menjadi prioritas dalam setiap keputusan yang diambil. Masyarakat karena itu diminta tetap tenang sekaligus mematuhi arahan yang dikeluarkan selama aktivitas Anak Krakatau masih berlangsung.
Salah satu dampak yang mendapatkan perhatian besar adalah penyebaran abu vulkanik ke sejumlah wilayah di sekitar Selat Sunda hingga sebagian Pulau Jawa. Pemantauan pada Minggu pagi mengidentifikasi dua klaster abu pada ketinggian berbeda. Abu hingga sekitar 20.000 kaki terdeteksi bergerak ke arah timur laut hingga selatan dan mencakup sebagian DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat serta perairan di sekitarnya. Sementara material hingga sekitar 50.000 kaki bergerak ke arah barat daya hingga barat laut dan mencakup Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan serta Samudra Hindia. Kondisi tersebut dapat berubah mengikuti dinamika angin sehingga pemantauan dilakukan selama 24 jam. Masyarakat di wilayah terdampak diminta terus memperhatikan pembaruan kondisi karena arah dan konsentrasi abu tidak selalu sama sepanjang waktu.
Dampak sebaran abu juga terlihat pada sektor penerbangan setelah sejumlah bandara harus menghentikan sementara kegiatan operasional. Penutupan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan informasi keselamatan penerbangan karena abu vulkanik dapat menimbulkan risiko terhadap pesawat. Kondisi operasional bandara dapat berubah mengikuti perkembangan sebaran material dan hasil evaluasi berikutnya. Gangguan tersebut menyebabkan penerbangan mengalami pembatalan, penundaan maupun penyesuaian jadwal pada sejumlah rute. Pemerintah meminta maskapai memberikan informasi secepat mungkin kepada penumpang agar masyarakat tidak datang ke bandara apabila penerbangannya sudah dipastikan batal. Untuk penerbangan yang dibatalkan akibat kondisi operasional terkait abu vulkanik, pemerintah juga memastikan penumpang mendapatkan pengembalian biaya tiket secara penuh.
Di sektor kesehatan, masyarakat yang berada di wilayah terdampak abu diminta menggunakan masker ketika menjalankan kegiatan di luar ruangan. Kacamata pelindung juga dianjurkan untuk mengurangi risiko partikel vulkanik mengenai mata. Warga disarankan menutup pintu dan jendela agar abu tidak mudah masuk ke dalam rumah serta menjaga tempat penampungan air tetap tertutup. Setelah kembali dari aktivitas luar ruangan, masyarakat dianjurkan membersihkan tangan dan wajah untuk mengurangi material yang masih menempel. Ketersediaan air bersih juga perlu dijaga selama hujan abu masih terjadi. Langkah perlindungan sederhana tersebut menjadi bagian dari mitigasi yang dapat dilakukan masyarakat sambil mengikuti perkembangan kondisi dari pemerintah.
Kekhawatiran mengenai kemungkinan tsunami juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan lembaga teknis. Pemantauan BMKG menggunakan 20 sensor tsunami gauge di sekitar Selat Sunda hingga Minggu pukul 07.00 WIB tidak menunjukkan adanya anomali muka air laut. Pemantauan dengan teknologi radar frekuensi tinggi di Carita dan Tanjung Lesung pada saat itu juga menunjukkan probabilitas tsunami berada pada tingkat rendah, sementara kondisi laut tetap dipantau secara berkelanjutan. Sementara itu, evaluasi PVMBG menyebut tubuh Anak Krakatau yang terbentuk kembali setelah peristiwa 2018 masih relatif kecil dan tidak menunjukkan potensi keruntuhan dalam skala yang dapat memicu tsunami berdasarkan kondisi yang dievaluasi saat ini. Meski demikian, pemantauan terhadap aktivitas dan perubahan morfologi gunung tetap dilakukan secara intensif. Pemerintah meminta masyarakat tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan mengabaikan kewaspadaan, tetapi juga tidak menyimpulkan sendiri adanya ancaman tsunami tanpa informasi resmi.
Bakom menilai kecepatan penyampaian informasi perlu berjalan beriringan dengan ketepatan data selama penanganan erupsi Anak Krakatau. Informasi yang berubah mengikuti perkembangan lapangan dapat menyebabkan masyarakat menemukan angka maupun kondisi yang berbeda pada waktu yang berbeda. Karena itu, waktu penerbitan informasi perlu diperhatikan sebelum masyarakat menyimpulkan adanya perbedaan antarinstansi. Pemerintah berupaya menyatukan pembaruan dari berbagai lembaga agar publik dapat memahami perkembangan secara kronologis. Masyarakat juga diminta tidak memotong informasi dari konteksnya atau menyebarkan kembali video lama seolah-olah merupakan kondisi terbaru. Sikap tersebut penting karena informasi keliru dapat memengaruhi keputusan masyarakat, terutama warga yang tinggal di kawasan pesisir maupun daerah yang terkena hujan abu.
Pemerintah akan terus menyampaikan perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau selama kondisi masih membutuhkan kewaspadaan masyarakat. Bakom meminta warga menjadikan informasi dari PVMBG dan Badan Geologi, BMKG, BNPB, pemerintah daerah, serta kementerian terkait sebagai rujukan dalam menentukan langkah keselamatan. Masyarakat tetap diminta tenang, tetapi tidak mengabaikan rekomendasi seperti perlindungan dari abu dan pembatasan aktivitas pada kawasan berbahaya. Setiap informasi mengenai perubahan aktivitas gunung, penyebaran abu, transportasi maupun kondisi laut akan diperbarui mengikuti hasil pemantauan terbaru. Pemerintah juga mengharapkan masyarakat membantu menjaga situasi tetap kondusif dengan tidak meneruskan kabar yang belum terverifikasi. Ketepatan informasi dinilai menjadi bagian penting dari mitigasi bencana agar masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi sebenarnya, bukan berdasarkan rumor yang beredar.